AJAKAN

“AYO REBUT DAN AWASI ANGGARAN-PUBLIK!”

Oleh Taufiqurrahman

Ternyata tidak mudah memperjuangkan hak-hak politik masyarakat. Pengalaman saya keliling dari komunitas warga satu ke komunitas warga lainnya di Jakarta semakin membuka mata saya bahwa warga Jakarta sudah sangat apatis dengan kebijakan pemerintah. Saya tidak tahu ini salah siapa? Yang jelas sampai saat ini memang belum muncul itikad baik pemerintah melalui birokrasi untuk mengajak warga dalam menyusun kebijakan. Sekarang ini pekerjaan rumah kita adalah bagaimana membekali warga untuk cakap dan berani terlibat dalam setiap proses penyusunan kebijakan publik.

Sudah saatnya warga sekarang ini menjemput bola. Kesejahteraan rakyat akan terwujud apabila ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk membangun kesejahteraan warga. Oleh karena itu, kalau nasib warga mau berubah menjadi lebih baik, satu-satunya jalan adalah proaktif untuk merebut anggaran itu. Merebut anggaran dilakukan dengan cara terlibat aktif dalam setiap proses perencanaan anggaran pembangunan (Musrenbang). Anggaran publik atau yang lazim disebut APBD disusun setiap tahun untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Agar anggaran tersebut tidak disusun secara elitis oleh orang-orang tertentu saja, maka warga harus mencari tahu dan merebutnya agar bisa ikut merencanakan sejak awal. Rakyat/warga harus hadir di forum musrenbang dan ikut membuat usulan-usulan program prioritas yang berbasis pada permasalahan lingkungannya. Kalau ada anak putus sekolah atau anak sakit, tapi orang tuanya tidak ada biaya, maka warga bisa mengusulkan di forum musrenbang tersebut agar menjadi usulan prioritas yang nanti bisa dianggarkan dalam APBD.  

APBD merupakan anggaran yang dihasilkan dari pajak dan retribusi rakyat. Sehingga APBD itu adalah uangnya Rakyat. Maka sudah seharusnya rakyatlah yang berhak mengatur mau dikemanakan anggaran itu. Sebagai pemegang kedaulatan, seharusnya rakyat secara otomatis akan mendapatkan manfaat dari kekayaan Negara. Namun menjadi ironi kalau rakyat untuk mendapatkan kue pembangunan tersebut masih harus dengan cara merebutnya dengan susah payah.

Pertanyaannya, apakah Negara sudah berfungsi dalam mensejahterakan warganya? sudahkan anggaran rakyat tersebut dikelola dengan baik dan benar? Kalau ternyata semua itu belum terlaksana, maka hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab kita untuk memperjuangkannya.

Jakarta,Maret 2012